Investigasi Peraturan THM Malili Luwu Timur

Oleh. Nasrum Naba  ( Aktivis LSM dan PERS ) 

      Beberapa warga masyarakat Kab Luwu Timur yang selama ini, kapasitasnya sebagai pengelola THM, mulai merasa tidak nyaman dengan metode penegakan hukum pihak Polres Luwu Timur. Hal ini terungkap mulai sejak tertangkapnya minuman beralkohol Gol A yang berkadar 5% (BIR) oleh Kasat SAMAPTA Polres Luwu Timur AKP Muh Fadil yang dua sebelumnya, barang bukti yang sama sempat terjaring dan berhasil digelandang masuk Mapolres. Sayangnya, upaya yang dilakukan oleh Kasat SAMAPTA tidak berhasil membuahkan proses hukum lanjut higga ke PN Malili, melainkan di selesaikan ditempat (86-kan) dengan indikasi bahwa pemilik barang bukti diduga keras menebusnya sebesar Rp 1.5 juta.

       Berselang dua hari kemuadian, mobil kanvas yang memuat barang bukti minuman beralkohol gol A tersebut, kembali ditangkap setelah didrop kesalah satu tempat (WM) sebagai titipan oleh pemiliknya "AS". Karena sempat ketahuan oleh pihak SAMAPTA Polres Luwu Timur, akhirnya sebanyak 50 Dos minuman beralkohol tersebut menjadi sasaran target untuk kemudian ditangkap dan disita kembali setelah dikirim ketempat salah satu THM yang beralamat di KM 3 sebelum perbatasan Sultra, Kamp Batumenggoro desa Harapan Kec Malili Kab Luwu Timur.

Barang bukti yang sebelumnya telah pernah ditangkap pihak SAMAPTA Polres Luwu Timur tersebut, kembali ditangkap dan digiring kembali ke Mapolres Luwu Timur untuk dijadikan sebagai barang bukti. Berhubung oleh karena proses penangkapannya serta penyitaannya menuai sorotan hingga dilaporkan kepada Kapolda Sulselbar, seakan proses hukumnya seakan-akan dipaksakan untuk diproses lanjut hingga ke PN Malili dan akhirnya, pun oleh PN Malili menyatakan perbuatan bagi pemilik BB yanh disangka melakukan Tindak Pidana Ringan tentang pelanggaran PERDA Kab Luwu Timur no.2thn 2007 tentang Penertiban Minuman Keras dengan Vonis Pidana kurungan selama 1 Bulan Pidana dengan hukuman percobaan pidana selama 4 bulan.

       Atas proses hukum yang telah mendapatkan penetapan hukum oleh pihak PN Malili sebagai tindak Pidana Ringan bagi si pemilik barang selaku pengelola THM itu, karena oleh si pemilik sekaligus sebagai pengelola THM tidak di lengkapi surat izin dari pihak instansi terkait oleh Koperindag Kab Luwu Timur.

      Cuma saja, menurut pengakuan sejumlah pengelolah THM berhasil dikonfirmasi wartawan Metro Post baru-baru ini, dengan tegas dan penuh rasa kecewa terhadap pihak Pemda Kab Luwu  Timur karena pihaknya bukannya sengaja melakukan pelanggaran dengan tidak mau memiliki izin, melainkan pihak Pemdalah yang tanpa alasan secara otentik dan konrit, selama ini tidak mau mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan isin usaha tempat hiburan malam, kecuali izin dibolehkan untuk diterbitkan tapi dengan berkedok pembohongan yakni, izin usaha Warung Makan yang notabene membolehkan menjual minuman beralkohol seperti beberapa tahun sebelumnya.

        Menyikapi sejumlah pengaduan para pengelola THM di Kab Luwu Timur yang sebenarnya telah memiliki wadah Asosiasi yang berbadan hukum Akte Notaris tersebut, seyognya mendapat perlakuan hukum yang lebih arif, bijak dan manusiawi yang juga adalah selaku warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya di NKRI ini. Pernyataan sikap secara tegas oleh Nasrum Naba selaku LSM Pendamping dalam pembentukan Asosiasi THM di Kab Luwu Timur, yang maksud dan tujuannya adalah untuk lebih memudahkan dilakukan pengawasan dan pembinaan serta pengamanannya, menilai bahwa tindakan Kapolres Luwu Timur tersebut sarat telah melanggar ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor. 3 tahun 1997 tentang peredaran dan pengawasan Minuman Miras. Akan tetapi menurut Nasrum, minuman beralkohol jenis Gol Bir, itu tidak termasuk Golongan Minuman Keras sesuai Pernyataan Kapolda Sulselra Irjend Pol Drs H Jhoni Wainal Usman, M.Si baru-baqru ini dalam rangka Kunjungan Kerjanya  di Polres Luwu Timur di Malili.

Berbeda dengan pernyataan Kapolres Luwu Timur AKBP Andi Firman yang mengatakan bahwa THM seperti ini adalah merupakan suatu penyakit sosial masyarakat. Cuma saja, mengapa sejumlah minuman yang tidak termasuk golongan Miras harus disita? Atau karena persoalan penangkapan sebelumnya yang notabene sarat patut dinilai telah terjadi upaya memperjual belikan hukum terhadap BB yang sama? Nasrum Naba yang juga selaku pengurus Senat Fakultas Hukum Univ Andi Djemma, yang sekaligus selaku Aktifis LSM dan PERS, mengaku tidak akan tinggal diam terkait dengan adanya pengaduan masyarakat atas pe3rlindungan HAM yang sarat terkesampingkan dengan tanpa sosialisasi pemberitahuan serta penyuluhan hukum selama ini terkait dengan pengelolaan THM tyang digelutinya sebagai sumber penghidupan untuk hidup layak satu-satunya.

        Tidaklah diragukan bahwa siapa yang membaca dan memahami pembahasan-pembahasan yang telah lalu seputar keindahan Islam dan tuntunan syari'at dalam masalah jihad, maka ia akan dapat menarik kesimpulan pasti dan meyakinkan bahwa terorisme dengan makna yang banyak dibicarakan saat ini adalah sesuatu hal yang diharamkan dan tercela dalam pandangan syari'at Islam.
     Bagaimana mungkin agama kita membolehkan terorisme sementara nash-nash dari Al-Qur`ân dan As-Sunnah menjelaskan bahwa Islam sangat menegakkan keamanan dan menyeru manusia untuk mengadakan perbaikan dan melarang dari berbuat kerusakan di muka bumi. Terorisme yang dasarnya adalah keseweng-wenangan terhadap manusia sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang dibangun di atas keadilan.  Dan terorisme yang sifatnya kekerasan, menghancurkan, merusak, dst... sangatlah bertolak belakang dengan syari'at Islam yang penuh rahmat dan kebaikan bagi manusia. Karena itu hukum Islam terhadap pelaku terorisme sangatlah keras dan tegas. Perhatikan hukum Islam tersebut diterangkan dalam keputusan Majelis Hai'ah Kibâr 'Ulama (Lembaga Ulama Besar) No.148 tanggal 12/1/1409 H (9/5/1998 M) yang dimuat oleh majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islâmy edisi 2 hal.181 dan majalah Al-Buhûts Al-Islâmiyah edisi 24 hal.384-387, dengan persetujuan dan tanda tangan para anggota majelis seperti Syaikh Ibnu Bâzz, Syaikh Ibnu 'Utsaimîn, Syaikh 'Abdul 'Azîz Âlu Asy-Syaikh, Syaikh Shôlih Al-Fauzân, Syaikh Shôlih Al-Luhaidân dan 12 anggota yang lainnya.
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ، وَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ أَجْمَعِيْنَ ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. وَبَعْدُ:
Majelis Hai`ah Kibâr 'Ulama dalam sidangnya yang ke-32 yang diselenggarakan di kota Thâ`ifdari tanggal 8-12/1/1409 H, berdasarkan bukti-bukti yang kuat berkaitan dengan banyaknya aksi-aksi perusakan yang telah menelan korban yang sangat banyak dari kalangan orang-orang yang tidak berdosa dan telah rusak karenanya (sesuatu yang) banyak dari harta benda, hak-hak milik maupun fasilitas-fasilitas umum baik di negeri-negeri Islam maupun yang di negeri lain yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah atau hilang imannya dari orang-orang yang memiliki jiwa yang sakit dan dendam. Diantaranya menghancurkan rumah-rumah dan membakarnya baik tempat-tempat umum maupun yang khusus, menghancurkan jembatan-jembatan dan terowongan-terowongan, peledakan pesawat atau membajaknya. Melihat kejadian-kejadian seperti ini, beberapa negara baik yang dekat maupun yang jauh dan karena Arab Saudi sama seperti negara-negara lainnya, memiliki kemungkinan akan diserbu oleh aksi-aksi perusakan ini, maka Majelis Hai`ah Kibâr 'Ulama melihat sangat pentingnya menetapkan hukuman bagi pelakunya sebagai langkah preventif untuk mencegah orang-orang dari melakukan gerakan perusakan, baik gerakan tersebut dilakukan terhadap tempat-tempat umum dan sarana-sarana milik pemerintah maupun ditujukan kepada yang lainnya dengan tujuan untuk merusak dan mengganggu keamanan dan ketentraman.
      Majelis telah meneliti apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa hukum-hukum syari'at secara umum mewajibkan untuk menjaga 5 perkara pokok dan memperhatikan sebab-sebab yang menjaga kelestarian dan keselamatannya, yaitu : agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta. Dan Majelis telah memperoleh gambaran akan bahaya-bahaya yang sangat besar yang timbul akibat Jarîmah (perbuatan keji) pelampauan batas terhadap Hurumât (hak-hak suci) kaum muslimin pada jiwa, kehormatan dan harta mereka dan apa-apa yang disebabkan oleh aksi-aksi perusakan ini berupa hilangnya rasa keamanan umum dalam negara, timbulnya kekacauan dan kegoncangan dan membuat takut kaum muslimin pada dirinya maupun harta bendanya.
Allah 'Azza wa Jalla menjaga manusia; agama, badan, jiwa, kehormatan, akal dan harta bendanya dengan disyari'atkannya hudûd (hukum-hukum ganjaran) dan uqûbah (hukuman balasan) yang akan menciptakan keamanan secara umum dan khusus. Dan di antara yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah Subhânahu wa Ta'âlâ, "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa : barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya". (QS. Al-Mâ`idah : 32). Dan firman-Nya Subhânahu wa Ta'âlâ,
"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (secara bersilangan), atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat siksaan yang besar". (QS. Al-Mâ`idah : 33).
Dan penerapan hal tersebut merupakan jaminan untuk meratakan (menyebarkan) rasa aman dan ketentraman dan mencegah orang yang akan menjerumuskan dirinya dalam perbuatan dosa dan melampaui batas tehadap kaum muslimin pada jiwa-jiwa dan harta benda mereka. Dan jumhûr (kebanyakan) ulama berpendapat bahwasanya hukum muhârabah (memerangi pembuat kerusakan) di kota-kota dan selainnya adalah sama, dengan dalil firman Allah Subhânahu wa Ta'âlâ,
"Dan berupaya membuat kerusakan di muka bumi". (QS. Al-Mâ`idah : 64)
Dan Allah Ta'âlâ berfirman, "Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan membinasakan tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai perusakan". (QS. Al-Baqarah : 204-205). Dan (Allah) Ta'âlâ berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya".(QS. Al-A'râf : 56,85). Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu Ta'âlâ, "(Allah) telah melarang membuat kerusakan di muka bumi dan apa-apa yang membahayakannya setelah diperbaikinya karena sesungguhnya apabila perkara-perkara berjalan di atas As-Sadâd (lurus dan baik) kemudian terjadi kerusakan setelah itu maka itu adalah sesuatu yang paling berbahaya atas para hamba maka (Allah) Ta'âlâ melarang hal tersebut". Dan berkata Al-Qurthuby, "(Allah) Subhânahu wa Ta'âlâ melarang setiap kerusakan sedikit maupun banyak setelah perbaikan yang sedikit maupun banyak maka hal ini (berlaku) secara umum menurut (pendapat) yang benar dari berbagai pendapat (yang ada)".
Berdasarkan penjelasan di atas dan karena apa yang telah lalu penjelasannya melampaui perbuatan-perbuatan para perusak, yang mereka itu memiliki target-target khusus, dimana mereka mengejar hasilnya berupa harta benda atau kehormatan, dan karena sasaran mereka (para pelaku teror itu,-pent.) adalah mengganggu keamanan dan merobohkan bangunan umat dan membongkar aqidahnya dan melencengkannya dari manhaj Rabbâny (manhaj yang haq), maka majelis dengan sepakat memutuskan (hal-hal) sebagai berikut :
Pertama: Siapa yang terbukti secara syar'i melakukan suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan terorisme dan membuat kerusakan di muka bumi yang menyebabkan gangguan keamanan dan menganiaya jiwa-jiwa dan harta benda baik milik khusus maupun yang milik umum seperti menghancurkan rumah-rumah, mesjid-mesjid, sekolah-sekolah atau rumah sakit, pabrik-pabrik, jembatan-jembatan, gudang-gudang senjata, penampungan-penampungan air, fasilitas-fasilitas umum untuk baitul mal seperti saluran-saluran/pipa-pipa minyak, dan menghancurkan pesawat atau membajaknya dan yang semacamnya, maka hukumannya adalah dibunuhberdasarkan kandungan ayat-ayat di atas bahwasanya perusakan di muka bumi yang seperti ini mengharuskan penumpahan darah si perusak. Dan karena bahaya dan kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan perusakan adalah lebih besar dari bahaya dan kerusakan pembegal jalanan yang melampaui batas kepada seseorang lalu membunuh dan merampas hartanya, maka Allah telah menetapkan hukumannya dalam apa yang tersebut dalam ayat Al-Harabah (QS. Al-Mâ`idah : 33 di atas,-pent.).
Kedua : Bahwasanya sebelum menjatuhkan hukuman sebagaimana point di atas (yaitu dibunuh-pent.), harus menyempurnakan Al-Ijrâ`ât (urusan, administrasi) pembuktian yang lazim di Pengadilan-pengadilan syari'at, Hai'ah At-Tamyîz dan Mahkamah Agung dalam rangka barâ`atun lidzdzimmah (pertanggungjawaban di hadapan Allah) dan kehati-hatian terhadap nyawa. Dan untuk menunjukkan bahwasanya negeri ini (Arab Saudi,-pent.) terikat dengan segala ketentuan syari'at untuk membuktikan kejahatan dan menetapkan hukumannya.
Ketiga : Majelis memandang perlunya memberitakan tentang hukuman ini melalui media massa.
Salam dan shalawat semoga senantiasa terlimpahkan kepada hamba dan Rasul-Nya, Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga dan shahabatnya.Majelis Hai'ah Kibâr 'Ulama